Bisakah Karisma dan Wisata Bali Dibenahi Seperti Mau Luhut?

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah berencana membenahi pariwisata Bali lantaran maraknya perilaku turis nan merusak kondisi Pulau Dewata.

Sejumlah turis menjadikan Bali sebagai tempat menggunakan dan mengedarkan narkoba. Ada juga nan mengambil pekerjaan penduduk lokal. Belum lagi, Bali diramaikan oleh kelab nan menyuguhkan orang berpakaian terbuka namalain telanjang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembenahan bakal dilakukan pada beberapa aspek.

"Jadi kelab nude topless kurangi lah, kan bukan mau lihat orang telanjang, jika mau pilih tempat lain. Keunikan Bali kudu kita pelihara jangan jadi seksualitas, turis seksual ke tempat lain saja, Bali itu biar lah kharisma dan auranya kita pertahankan," katanya seperti dikutip dari Antara.

Luhut mengatakan untuk membersihkan masalah itu, dia telah memerintahkan Polda Bali, Pangdam Udayana dan Dinas Imigrasi untuk bertindak.

"Ini agar betul-betul Bali dibersihkan dari obat narkotika, orang-orang asing mengambil pekerjaan anak lokal, saya minta Polda, Pangdam, dan Imigrasi betul-betul kompak, kalai kita kompak tidak ada nan bisa lawan," ujarnya.

Selain membersihkan turis nan merusak itu, Luhut mengatakan pemerintah juga bakal menertibkan alih kegunaan lahan pertanian menjadi lahan komersial, khususnya di area Bali Selatan.

Pemerintah bakal menggelar rapat terbatas pekan depan untuk membahas masalah itu.

"Jadi tidak ada lagi orang membikin vila di sawah, sawah biarlah sawah agar Bali jadi Bali nan unik, sekarang seperti di belakang rumah saya (daerah Cemagi) dulu sawah, sekarang mending jika rumahnya baik, ini tidak bagus pula, jadi itu merusak," kata dia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno turut menyinggung rencana pemerintah pusat untuk memandang kembali izin proyek nan melanggar aspek kelestarian lingkungan dan amdal.

"Nanti bakal ada rapat terbatas nan diharapkan bisa memberikan persetujuan untuk penghentian alih kegunaan lahan dan moratorium pembangunan hotel di Bali Selatan," ujarnya.

Ke depan, izin pembangunan bakal diambil alih pemerintah pusat, sementara pemerintah wilayah hanya diberikan kesempatan untuk konsultasi.

"Jadi bakal akan proses konsultasi dengan para ketua di wilayah dan juga melibatkan pemangku budaya dan masyarakat, izinnya kelak sepenuhnya pusat lantaran untuk Bali Selatan ini keadaannya darurat," kata Sandi.

Lantas apa nan kudu dilakukan pemerintah untuk membenahi pariwisata Bali?

Pengamat Pariwisata Unsoed Chusmeru menilai niat pemerintah membenahi pariwisata Bali sudah terlambat lantaran kondisinya sudah tidak keruan. Kendati demikian, dia mendukung niat pemerintah untuk melakukan pembenahan itu.

Salah satu support dia berikan terhadap rencana pemerintah melakukan moratorium alias penghentian sementara pembangunan hotel di Bali seperti nan disampaikan Sandiaga Uno. Dengan moratorium, pembangunan hotel di Bali bakal dibatasi.

Namun sebelum melakukan moratorium, dia berambisi pemerintah memikirkan semua dampaknya. Dan untuk mengetahui dampak, pemerintah pun perlu mempunyai info komplit soal keberadaan hotel di Bali

Data diperlukan  untuk memandang daya dukung bilik hotel nan tersedia untuk mendukung pariwisata di Bali.

"Sekarang kan kita tidak tahu daya dukung pariwisata sehingga terus-terusan hotel dibangun," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Chusmeru mengatakan perihal utama nan kudu dilakukan untuk memperbaiki pariwisata Bali adalah mencari tahu info ideal jumlah hotel dan bilik di setiap wilayah Bali. Dengan begitu, jumlah visitor bisa dibatasi ketika sudah melewati kapasitas.

"Ketika kesiapan bilik sudah penuh otomatis bakal terjadi penolakan terhadap wisatawan. Kalau daya dukungnya sudah tidak ideal ya dibatasi (wisatawan). Makanya konsekuensinya jika orientasinya mau pariwisatanya mau berbobot tidak mengejar sasaran jumlah kunjungan sebanyak-banyaknya tapi pada kualitas wisatawannya," katanya.