Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah dugaan perjalanan dinas fiktif, seperti dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bos Bapanas Arief Prasetyo Adi beberapa kali dicecar Anggota Komisi IV DPR RI soal temuan BPK. Ini termasuk laporan finansial Badan Pangan nan mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
"WDP, ya memang kami akui kudu kami perbaiki, tetapi di sini jika nan kemarin disampaikan perjalanan dinas fiktif, tidak!" tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (4/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini ada beberapa kegiatan-kegiatan nan memerlukan kembali bukti sudah dilakukan kegiatan. Kegiatannya ada, tidak fiktif, perjalanan dinas juga ada. Buktinya kemarin sudah kami selesaikan semua dengan BPK," klaim Arief.
Ia mengaku heran dengan laporan BPK. Menurutnya, temuan nan apalagi belum dirilis laporannya sudah lebih dulu tersebar di media.
Arief menegaskan hal-hal seperti itu tidak sehat. Ia menyebut Badan Pangan Nasional tidak seperti nan dituduhkan.
"Bukan Badan Pangan nan tertinggi perjalanan dinas fiktif, tidaklah. Insyaallah tidak," kata Arief.
"Pada saat proses itu berjalan, belum laporan pemeriksaannya keluar, sudah seperti itu. Jadi, sebenarnya sudah diselesaikan oleh tim kita nan terkait," tandasnya.
BPK sebelumnya menemukan penyimpangan dalam shopping perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) hingga Rp39,26 miliar pada 46 kementerian/lembaga (K/L) di 2023. Ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Pemerintah Pusat 2023.
Sejumlah penyimpangan tersebut, antara lain belum adanya bukti pertanggungjawaban senilai Rp14,75 miliar pada 14 K/L. Kemudian, penyimpangan perjalanan dinas fiktif di 2 K/L sebesar Rp9,3 juta serta shopping perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan alias kelebihan pembayaran di 38 K/L senilai Rp19,64 miliar.
Khusus di Bapanas ditemukan dugaan penyimpangan Rp5.036.073.525. Ini adalah penggunaan daftar pengeluaran riil sebagai pertanggungjawaban shopping perjalanan dinas dalam negeri nan tidak dapat diyakini kebenarannya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/sfr)