Erick Thohir Buka Suara soal Rencana Subsidi KRL Berbasis NIK

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka bunyi mengenai rencana pemerintah mengubah subsidi KRL yang saat ini berbentuk PSO alias pengurangan tarif menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Erick, dia belum mendapatkan info perincian mengenai rencana perubahan skema subsidi untuk KRL ini, baik dari kementerian teknis maupun dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai perusahaan nan mendapat penugasan.

"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa kudu duduk bersama," ujarnya ditemui di DPR RI, Senin (2/9).

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Keuangan. Bahkan rapat berbareng Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rumor ini belum dilakukan.

"Kami belum, belum (duduk bersama). Kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikut. Sepertinya (batu usulan), saya nggak tahu, soalnya saya baca di media juga," imbuhnya.

Namun, dia memastikan bakal mendukung kebijakan apapun nan ditetapkan pemerintah. Sebab, sebagai lembaga nan membawahi perusahaan pelat merah, tugasnya adalah menjalankan kebijakan nan ditugaskan pemerintah.

"Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun nan diambil pemerintah, lantaran kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Erick menekankan perihal nan sama bertindak untuk subsidi lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) nan ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Semua BUMN dinilai hanya mengikuti kebijakan nan diambil oleh pemerintah.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian nan mengambil policy alias kebijakan, bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan," pungkas Erick.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek nan saat ini berbasis pengurangan tarif menjadi berbasis NIK mulai tahun depan. Wacana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 nan telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam arsip tersebut ditetapkan anggaran shopping subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan penemuan pelayanan kelas ekonomi bagi pikulan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan nan dilakukan ialah mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II dan RAPBN 2025.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)