Luhut Ingin Benahi Wisata Bali: Kelab Nude Kurangi, Aura Pertahankan

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah pusat bakal membenahi wisata di Bali sehingga ke depan keasliannya tetap terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembenahan bakal dilakukan pada beberapa aspek.

Salah satunya kharisma. Ia mengatakan belakangan ini Bali 'rusak' imbas maraknya turis aring nan menggunakan Pulau Dewata tersebut sebagai tempat menggunakan dan mengedarkan narkoba, mengambil pekerjaan penduduk lokal.

Bali juga rusak oleh maraknya kelab nan menyuguhkan orang berpakaian terbuka namalain telanjang.

"Jadi kelab nude topless kurangi lah, kan bukan mau lihat orang telanjang, jika mau pilih tempat lain. Keunikan Bali kudu kita pelihara jangan jadi seksualitas, turis seksual ke tempat lain saja, Bali itu biar lah kharisma dan auranya kita pertahankan," katanya seperti dikutip dari Antara.

Luhut mengatakan untuk membersihkan masalah itu, dia telah memerintahkan Polda Bali, Pangdam Udayana dan Dinas Imigrasi untuk bertindak.

"Ini agar betul-betul Bali dibersihkan dari obat narkotika, orang-orang asing mengambil pekerjaan anak lokal, saya minta Polda, Pangdam, dan Imigrasi betul-betul kompak, kalai kita kompak tidak ada nan bisa lawan," ujarnya.

Selain membersihkan turis nan merusak itu, Luhut menngatakan pemerintah juga bakal menertibkan alih kegunaan lahan pertanian menjadi lahan komersial, khususnya di area Bali Selatan.

Pemerintah bakal menggelar rapat terbatas pekan depan untuk membahas masalah itu. 

"Jadi tidak ada lagi orang membikin vila di sawah, sawah biarlah sawah agar Bali jadi Bali nan unik, sekarang seperti di belakang rumah saya (daerah Cemagi) dulu sawah, sekarang mending jika rumahnya baik, ini tidak bagus pula, jadi itu merusak," kata dia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno turut menyinggung rencana pemerintah pusat untuk memandang kembali izin proyek nan melanggar aspek kelestarian lingkungan dan amdal.

"Nanti bakal ada rapat terbatas nan diharapkan bisa memberikan persetujuan untuk penghentian alih kegunaan lahan dan moratorium pembangunan hotel di Bali Selatan," ujarnya.

Ke depan, izin pembangunan bakal diambil alih pemerintah pusat, sementara pemerintah wilayah hanya diberikan kesempatan untuk konsultasi.

"Jadi bakal akan proses konsultasi dengan para ketua di wilayah dan juga melibatkan pemangku budaya dan masyarakat, izinnya kelak sepenuhnya pusat lantaran untuk Bali Selatan ini keadaannya darurat," kata Sandi.

[Gambas:Video CNN]

(agt/sfr)