Menjaga APBN Merdeka dari Utang IKN Lewat Koperasi dan Gotong Royong

Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) KADIN Indonesia.

Jakarta, CNN Indonesia --

Pada Agustus lalu, Presiden Joko Widodo tetap menandatangani PP No.29 Tahun 2024 nan memberikan kepastian HGU 95 tahun nan bisa diperpanjang hingga 95 tahun lagi, serta HGB 80 tahun nan bisa diperpanjang hingga 80 tahun kedua kepada investor.

Meskipun media ramai mengkritik Perpres 75 Tahun 2024, penanammodal tetap mendapat agunan bisa menguasai lahan di Ibu Kota Nusantara hingga 190 tahun.

Banyak nan heran dengan pola pikir pemerintah mengenai IKN, nan sangat mengandalkan investor. Pemerintah seakan lupa dengan konsep ekonomi Pancasila alias ekonomi kerakyatan nan didasari gotong royong. Padahal leluhur kita membangun Majapahit, Demak, dan Mataram dengan gotong-royong.

Nenek moyang kita juga membangun perumahan dengan gotong-royong. Jika pemerintah menerapkan gotong-royong ASN untuk membangun kediaman di IKN, maka APBN bisa berhemat Rp 150-390 triliun, sehingga kita tidak perlu kesana-kemari memohon KPBU ke penanammodal dan terpojok membikin jenis insentif investasi untuk menambal feasibility IKN.

Investor adalah rational economic man, nan bakal memaksimalkan untung pribadi. Investor tahu bahwa pemerintah BU namalain Butuh Uang: menginginkan kota berbiaya Rp 466 triliun, tetapi hanya siap anggaran Rp 89 triliun.

Apalagi ketika penanammodal mempelajari Sejong City di Korea Selatan nan menggambarkan ciri-ciri IKN dalam gambaran pemerintah.

Hingga akhir 2023, smart city berpenduduk 350 ribu-an ini telah menghabiskan biaya US$130 miliar alias setara Rp2.041 triliun, sehingga penanammodal semakin menyadari bahwa Indonesia sangat butuh biaya untuk menirunya.

Semakin kita butuh, rational economic man bakal semakin menekan kita dengan jenis permintaan nan semakin merugikan. HGU nan bisa diperpanjang hingga 190 tahun adalah salah satu pengaruh dari daya tawar pemerintah nan lemah akibat kemauan nan terlalu muluk tersebut.

Kita kudu segera bangun dari mimpi smart-city ini, dan segera memperbaiki konsep IKN agar daya tawar IKN Nusantara kembali naik. Kita konsentrasi saja dulu agar IKN Nusantara bisa berfaedah sebagai pusat pemerintahan.

Mengingat perkantoran nan sedang dibangun kira-kira 2026 kelak bisa menampung 17 ribu ASN, pemerintah konsentrasi saja memindahkan 16.990 ASN sesuai rencana awal dengan menggunakan APBN.

Saat ini kediaman ASN nan terbangun hanya 1.740 unit apartemen, nan masing-masing unitnya isi 3 kamar. Masih kurang 10.000-15.000 kediaman di tahun 2025 agar perkantoran pemerintah terisi optimal.

Prinsip ekonomi Pancasila

Kita kudu membangun kekurangan kediaman tersebut dengan gotong-royong, menggunakan prinsip ekonomi Pancasila. 

Salah satunya menjadikan koperasi sebagai penggerak pembangunan IKN Nusantara. Memberi kesempatan ASN untuk menjadi stakeholder utama atas kediaman nan bakal ditempati.

Pelibatan koperasi untuk membangun kediaman IKN Nusantara bisa mempercepat perpindahan kegunaan pusat pemerintahan ke IKN Nusantara. Langkah pertama adalah memindahkan ASN ke kediaman modular nan bisa dibangun dengan cepat. Satu Hunian modular untuk 80-250 ASN dibangun di tengah lahan 6-20 ha.

Setiap bulan BUMN karya bisa menyelesaikan 1.000 modul untuk kediaman 2.000-an ASN, sehingga kediaman sementara untuk 10 ribu ASN bisa selesai dalam lima bulan.

Langkah kedua, ASN ditawari kavling kewenangan milik seluas 500 meter persegi untuk membangun sendiri perumahan berbareng koperasi pilihannya.

Sebanyak enam tukang bisa menyelesaikan pembangunan 2 Rumah Sederhana Sehat Instant (RISHA) dalam 7-10 hari, sehingga bisa menyelesaikan 70 rumah dalam setahun.

Artinya, pembangunan 10 ribu RISHA bakal membuka 1.000-an lapangan kerja nan bisa diisi penduduk IKN dan sekitarnya.

Biaya pembangunan RISHA bisa ditanggung langsung oleh penghasilan ASN saat ini melalui skema KPR: dengan nilai angsuran 200-300 juta, ASN mendapat rumah jenis 70 dan tanah 500 meter persegi. Pemerintah cukup memfasilitasi pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, jaringan air bersih saja dengan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk 10.000-an kavling.

Konsep kediaman tapak untuk 118.513 ASN hanya memerlukan lahan sekitar 9.000 Ha. Koperasi cukup bayar Rp 15-30 juta per Ha, sesuai nilai keekonomian lahan perkebunan di Sepaku sebelum ada IKN.

Lahan perumahan ASN bisa diambil dari 34 ribu Ha area IKN nan sudah dikuasai pemerintah.

Dengan konsep garden-house dan tanggungjawab memelihara lahan hijau 2/3, lahan nan bisa dibangun setiap ASN sekitar 150 meter persegi dan bisa dibuat dua alias tiga lantai untuk upaya kos-kosan di hari tua mereka. ASN bisa tenang mempunyai kediaman nan bisa mereka tempati hingga hari tua berbareng anak-cucunya nanti.

Koperasi IKN Nusantara ini diawali oleh ASN. Tetapi nantinya penduduk non-ASN juga bisa berasosiasi asalkan mempunyai komitmen dan produktivitas nan sama untuk bekerja membangun IKN Nusantara.

Aktivitas ekonomi Koperasi IKN bisa dimulai dari pengembangan kediaman (bisnis developer perumahan), lampau nantinya bisa meluas ke jasa-jasa lainnya seperti perdagangan, kuliner, akomodasi, dan transportasi.

Seperti halnya developer perumahan pada umumnya, modal awal dari koperasi ini adalah lahan, nan kudu diberikan pemerintah sebagai kompensasi bersedianya ASN pindah dan memulai kehidupan baru di rimba eucalyptus dan mengubah kumpulan gedung beton nan sunyi menjadi ramai.

Agar koperasi terus tumbuh, setiap kali pemerintah menerbitkan izin upaya kepada penanammodal besar, pemerintah juga kudu memberikan konsesi alias izin serupa dan akomodasi permodalan kepada koperasi.

Model pembangunan koperasi berdampingan dengan korporasi swasta ini bakal menjadikan perekonomian IKN Nusantara tumbuh merdeka.

Ribuan koperasi tersebut bakal menjadi contoh dan aktivitas besar nan bisa merevitalisasi aktivitas koperasi di Indonesia. 

Koperasi ASN nan dihidupkan dari upaya pengembangan perumahan untuk anggotanya, nantinya bisa melebarkan upaya ke kuliner dan jasa-jasa lainnya untuk menggerakkan ekonomi IKN Nusantara. Saya percaya dari ribuan koperasi IKN Nusantara tersebut bisa lahir koperasi besar sekelas Coop dari Swiss, jaringan upaya nan mengoperasikan 2.478 minimarket dan supermarket mempekerjakan >90.000 orang dengan omzet >564 triliun per tahun.

Jaringan koperasi Coop mempunyai personil 2,5 juta orang, sehingga bisa mensinergikan anggotanya nan petani untuk memproduksi sayur organik sehingga bisa menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar sayur organik di Swiss.

Swiss nan berpenduduk lebih dari 8 juta orang juga bisa menjadi visi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam 50 tahun ke depan. Pendapatan per kapita Swiss sekitar lima kali Kaltim, sedangkan masyarakat Swiss dua kali Kaltim. Tetapi SDM Swiss sangat maju, dengan IPM sangat 96.2, jauh di atas IPM Kaltim nan "hanya 78.2".

Perekonomian Swiss juga maju meskipun cabang-cabang ekonomi nan menguasai rencana hidup orang banyak dikuasai rakyat melalui koperasi. Bagaimana dengan perusahaan besarnya? Korporasi swasta Swiss didorong bersaing di pasar global.

Nestle, UBS, Zurich dan swasta-swasta besar Swiss sudah puluhan tahun mengalirkan devisa dari pasar dunia ke Swiss.

Begitu pula semestinya Indonesia, swasta didorong konsentrasi memenangkan pasar global, wajib membawa pulang devisa dan menyimpannya di dalam negeri, untuk memajukan Indonesia berdampingan dengan koperasi. Biarkan sektor perumahan, retail, transportasi, pariwisata dan sektor ekonomi padat karya lainnya dikuasai koperasi.

Nantinya Koperasi juga bisa memfasilitasi ASN untuk merenovasi rumahnya sesuai tradisinya masing-masing. Misalkan ASN dari Manado bakal mendatangkan tukang/komponen rumah kayu dari Minahasa, nan Jawa bakal mendatangkan joglo dari Jawa, urang awak bakal mendatangkan tukang/atap bagonjong dari ranah Minang.

Banyak ASN bakal mendatangkan bahan dan tukang dari daerahnya masing-masing. Proyek kediaman ratusan triliun ini bisa menggerakkan ekonomi UMKM pertukangan se-Indonesia selama puluhan tahun ke depan.

Mulai 2026 jumlah ASN nan dipindahkan bisa mengikuti kecepatan pembangunan gedung perkantoran oleh Kementerian PUPR.

Dengan menggunakan konsep koperasi kediaman ASN, anggaran Rp16 triliun per tahun cukup untuk memindahkan 118.513 ASN dalam 12 tahun.

Pada saat populasi melampaui 100 ribu orang, IKN bakal menjadi feasible sehingga penanammodal bakal berdatangan dengan sendirinya tanpa kudu diberi insentif berlebihan nan merugikan penghuninya.

(vws)