Pengusaha Hotel Usul Moratorium Proyek Klub Baru di Bali

Jakarta, CNN Indonesia --

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengusulkan pemerintah melaksanakan moratorium pembangunan klub di Pulau Dewata.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan perihal tersebut bisa menjadi salah satu upaya penataan ulang dari area wisata.

Selain itu, dia meminta pemerintah untuk menghitung carrying capacity di Bali untuk mengetahui pemisah maksimal visitor nan datang ke sebuah letak wisata.

"Berapa sih idealnya carrying capacity-nya Bali ini? Karena kita sambil, apakah perlu kita melakukan moratorium dulu? Barangkali lima tahun untuk penataannya, kemudian baru dibuka lagi?" ujar Suryawijaya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/9).

Ia pun menguraikan sejumlah persoalan nan terjadi di Bali termasuk prasarana dalam mengurangi kemacetan, pelanggaran keimigrasian, hingga adanya turis nan berulah dan tidak menghargai patokan nan sesuai dengan norma dan budaya Bali. Suryawijaya menilai hal-hal seperti itulah nan perlu ditertibkan.

Menurutnya, alih kegunaan lahan di Bali dari lahan basah ke lahan kering nan dipergunakan untuk pariwisata mencapai 200 hektare (ha) per tahun. Maka itu, dia memandang patokan mengenai pariwisata di Pulau Dewata perlu ditata ulang.

"Misalnya penataan nan mana nan boleh dilakukan untuk peruntukan ini. Itu nan kudu dilakukan. Jadi lebih baik pembinaan dan penataan ini dilakukan secara masif penertibannya," imbuh Suryawijaya lebih lanjut.

Di samping itu, dia berambisi PHRI ke depannya bakal dilibatkan dalam penataan ini. Ia juga berambisi seluruh pengusaha di bagian akomodasi pariwisata di Bali masuk menjadi member PHRI guna melengkapi database sehingga mempermudah melacak segala macam permasalahan.

Suryawijaya menyampaikan selama ini adanya masalah turis nan berulah muncul dari mereka nan tinggal di villa swasta nan tak terdaftar personil PHRI. Ia membandingkan dengan turis di hotel nan identitasnya bisa terdata dan termonitor dengan jelas saat mereka melakukan check-in.

"Tapi selama ini, tamu-tamu nan berulah itu kan tamu-tamu nan tinggal di akomodasi-akomodasi, nan disewa-sewakan secara pribadi kan itu nan terjadi. Jadi ada pabrik narkoba dan segala macam itu kan nan kudu diperhatikan," tegasnya.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk mempersulit izin pembangunan klub di Bali alih-alih menutup klub nan sudah ada saat ini.

Suryawijaya berbicara bahwa selama ini klub nan berdiri di Bali melakukan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik alias Online Single Submission (OSS). Begitu nomor induk berupaya (NIB) keluar, klub tersebut langsung dibangun dan dioperasikan.

"Kalau kurangi nan sudah ada kan pengusaha bisa melakukan perlawanan, kelak kan? Apalagi nan sudah berizin kan. Jadi mengurangi alias menutup menurut saya kurang pas. Jadi kita kudu menertibkan dulu pembinaan, kemudian menyetop untuk upaya nan baru, sampai situasi dan kondisinya bakal lebih baik," jelasnya lebih lanjut.

Sebelumnya, pemerintah pusat berencana membenahi wisata di Bali sehingga ke depan keasliannya tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembenahan bakal dilakukan pada beberapa aspek. Salah satunya kharisma.

Ia mengatakan belakangan ini Bali 'rusak' imbas maraknya turis aring nan menggunakan Pulau Dewata tersebut sebagai tempat menggunakan dan mengedarkan narkoba, mengambil pekerjaan penduduk lokal. Bali juga rusak oleh maraknya kelab nan menyuguhkan orang berpakaian terbuka namalain telanjang.

"Jadi kelab nude topless kurangi lah, kan bukan mau lihat orang telanjang, jika mau pilih tempat lain. Keunikan Bali kudu kita pelihara jangan jadi seksualitas, turis seksual ke tempat lain saja, Bali itu biar lah kharisma dan auranya kita pertahankan," katanya seperti dikutip dari Antara.

Luhut mengatakan untuk membersihkan masalah itu, dia telah memerintahkan Polda Bali, Pangdam Udayana dan Dinas Imigrasi untuk bertindak.

"Ini agar betul-betul Bali dibersihkan dari obat narkotika, orang-orang asing mengambil pekerjaan anak lokal, saya minta Polda, Pangdam, dan Imigrasi betul-betul kompak, kalai kita kompak tidak ada nan bisa lawan," ujarnya.

Selain membersihkan turis nan merusak itu, Luhut mengatakan pemerintah juga bakal menertibkan alih kegunaan lahan pertanian menjadi lahan komersial, khususnya di area Bali Selatan.

Pemerintah bakal menggelar rapat terbatas pekan depan untuk membahas masalah itu.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)