Putusan MK Bisa Diamputasi DPR Ketika Etika, Moral dan Akhlak Tidak Lagi Menyisakan Rasa Malu

JAKARTA, 21 Agustus 2024 – Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tentang periode pemisah (Threshold) patai politik untuk mencalonkan kepala wilayah pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) mengabulkan sebagian gugatan nan diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menyebut Dalam perihal partai politik alias campuran partai politik mengusulkan pasangan calon kepala wilayah menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi bunyi sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan itu hanya bertindak untuk partai politik nan memperoleh bangku di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan MK telah mengabulkan sebagian gugatan nan diajukan partai Buruh dan Partai Gelora melalui putusan No. 60/PPU-XXII/2024 nan dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang MK pada 20 Agustus 2024.

Putusan MK menyatakan bahwa periode pemisah (threshold) tidak lagi sebesar 25 persen perolehan bunyi dari partai politik/ campuran partai politik hasil Pileg (Pemilihan Legislatif) DPRD sebelumnya, alias 20 persen dari jumlah bangku DPRD, lantaran MK telah memutuskan threshold pencalonan kepala wilayah dari partai politik sama dengan threshold pencalonan kepala wilayah lewat jalur independen/ perseorangan/ non partai sebagaimana diatur oleh pasal 41 dan pasal 42 UU Pilkada. Jadi, atas dasar putusan MK ini threshold untuk calon Gubernur, Bupati dan Walikota hanya diperlukan 7,5 persen bunyi pada pileg sebelumnya.

Penulis : Jacob Ereste

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Lintastungkal

Halaman : 1 2 Selanjutnya