Sri Mulyani Blak-blakan Anggaran Pilkada 2024

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan soal besarnya anggaran negara nan digelontorkan untuk pemilihan kepala wilayah (Pilkada) 2024.

Ia menjelaskan alokasinya dari anggaran pendapatan dan shopping wilayah (APBD) masing-masing daerah. Jadi anggaran dari APBD itu dikucurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam corak hibah.

Dalam paparan Sri Mulyani, realisasi anggaran dari pemerintah wilayah dalam corak hibah itu telah mencapai 97 persen per 23 Agustus 2024.

"Dari daerah-daerah nan sudah bisa bayar Pilkada ini Rp37,52 triliun. (Realisasi) Dilakukan hibah APBD ke KPU dan Bawaslu Rp36,61 triliun untuk penyelanggaraan Pilkada di seluruh daerah," katanya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9) dikutip Detikfinance.

Ia menyebut ada beberapa wilayah nan mempunyai halangan dari sisi anggaran. Karena itu, pemerintah pusat bakal memberikan bantuan.

Bentuknya, biaya transfer ke wilayah (TKD), pertama skema treasury deposit facility (TDF) senilai Rp67,9 miliar ke 12 daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp555,4 miliar ke 56 Pemda, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp180,6 miliar ke 24 daerah.

"Ada wilayah nan tetap mengalami halangan kami menerima intercept (TKD) dengan membayarkan hibah melalui mereka nan sebetulnya biaya TDF, dari DBH, dibayarkan surat berharga," teranganya.

Dengan persiapan anggaran nan telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, pihaknya bakal terus memonitoring agar Pilkada tahun ini melangkah dengan lancar.

"Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri terus memonitor, making sure meyakinkan Pilkada tetap melangkah pada tepat waktu dengan kondisi anggaran nan telah tersedia," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)