Sri Mulyani Usul Kaji Ulang Dana Wajib Pendidikan 20 Persen dari APBN

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengusulkan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari shopping negara dikaji ulang.

Menurutnya, shopping wajib 20 persen harusnya dialokasikan dari pendapatan negara, bukan shopping negara. Pasalnya, shopping negara condong tidak pasti.

"Kami sudah membahasnya di Kementerian Keuangan, ini caranya mengelola APBN tetap comply alias alim dengan konstitusi, di mana 20 persen setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan. Kalau 20 persen dari belanja, dalam shopping itu banyak ketidakpastian, itu anggaran pendidikan jadi kocak, naik turun gitu," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9).

Bendahara negara itu mencontohkan shopping negara pada 2022 nan melonjak lantaran subsidi daya hingga Rp200 triliun. Padahal, kenaikan subsidi bukan terjadi lantaran pendapatan negara naik, tetapi nilai minyak bumi nan melonjak.

Sebagai konsekuensi, saat shopping negara semakin besar, shopping untuk pendidikan juga semakin besar lantaran kudu 20 persen dari total shopping negara.

"Ini nan menyulitkan dalam mengelola finansial negara. Dalam artian gimana APBN tetap terjaga, defisit terjaga di bawah 3 persen, APBN terjaga sustainable. Tapi compliance terhadap 20 persen anggaran pendidikan itu tetap kita jaga," jelasnya.

Akibatnya, kata Sri Mulyani, realisasi anggaran pendidikan nan terserap sering di bawah ketentuan mandatory spending. Misalnya saat shopping membengkak lantaran subsidi Rp200 triliun sejak Agustus, tetapi shopping wajib pendidikan tak mengikutinya.

"Enggak mungkin ada kenaikan Rp200 triliun kemudian 20 persennya shopping pendidikan kudu kemudian dibelanjakan semuanya dalam waktu empat bulan," katanya.

Karena itu, Sri Mulyani menilai mandatory spending perlu dikaji ulang agar menteri finansial selanjutnya bisa bermanuver tetapi tetap alim pada konstitusi.

"Ini nan menurut saya perlu kita telaah mengenai arti anggaran pendidikan, terutama sumber untuk menghitung 20 persen itu. Kami kelak bakal usulkan gimana agar bendaharawan negara ke depan tetap bisa menjaga APBN itu tetap terjaga sustainable, kredibel, hingga tetap alim terhadap konstitusi. Ini mungkin kelak nan bakal kami usulkan dalam panja perundang-undangan APBN bakal kami sampaikan juga," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)