Tutup Titipan Kepala Daerah-DPRD, Rekrutmen Honorer Akan Diperketat

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas tengah menyusun langkah membendung banjir honorer titipan dari kepala wilayah dan personil DPRD baru.

Anas mengatakan Kemenpan RB tengah menata tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Ia berambisi 2024 ini semua honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Tapi, ada masalah baru, jangan-jangan lenyap Pilkada (2024) naik lagi honorer ini. Betul ndak? Habis pilkada ini, pejabat baru, pejabat politik baru nambah. Maka konsistensi (penataan honorer) menjadi penting, kita kunci di rancangan peraturan pemerintah (rpp)," katanya dalam SAKIP Award 2024, dikutip dari YouTube Kemenpan RB, Rabu (2/10).

"Kita kunci di situ (RPP Manajemen ASN). Sedang kita siapkan gimana bupati-bupati nan baru terpilih sama ketua majelis nan baru terpilih, ini biasanya mengangkat honorer untuk kepentingan beliau. Kita atur ini, tapi sepanjang kedudukan itu nan terbatas, apakah 2 orang-3 orang (honorer) kelak bakal ada aturannya," jelas Anas.

Di lain sisi, Anas mengkritik sejumlah pemerintah wilayah (pemda) nan tidak memanfaatkan kuota pengangkatan honorer menjadi PPPK. Ia menyebut padahal pemerintah sudah menyiapkan sekitar 1,7 juta susunan PPPK di 2024 ini.

Anas mencatat susunan PPPK untuk tenaga honorer itu baru terserap 1,2 juta. Ia mengatakan ada beberapa kendala, terutama di sejumlah pemda.

"Ada banyak kabupaten/kota tidak mengusulkan (PPPK) dengan beragam keterbatasan, mulai keterbatasan anggaran maupun nan lain. Sehingga susunan nan kita siapkan tidak dimanfaatkan oleh pemda. Padahal, susunan nan kita siapkan cukup besar," tuturnya.

Akan tetapi, Anas menegaskan Indonesia bukan 'Republik Honorer'. Kemenpan RB juga menyediakan susunan untuk para fresh graduate pada seleksi CASN 2024 nan telah ditutup beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan pemerintah menyediakan lowongan fresh graduate terbanyak hingga 600 ribu formasi. Kendati, Anas mencatat hanya 249 ribu susunan nan dimanfaatkan.

"Memang jika urusan pengadaan ASN itu tidak terlalu menarik, tapi jika pengadaan jembatan dan jalan kadang lebih menarik," sindir Anas.

"Sebagian lagi (pemda) tidak usul lantaran belanjanya sudah lebih dari maksimum 30 persen," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)